Senin, 20 Desember 2010
Selasa, 07 Desember 2010
Senin, 06 Desember 2010
PEWARTA JATENG: Susunan Kepengurusan PPWI Jawa Tengah
PEWARTA JATENG: Susunan Kepengurusan PPWI Jawa Tengah: "STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA
DEWAN PENGURUS DAERAH PERSATUAN PEWARTA WARGA INDONESI
(DPD-PPWI) JAWA TENGAH
MASA BAKTI 2010 - 2015
..."
DEWAN PENGURUS DAERAH PERSATUAN PEWARTA WARGA INDONESI
(DPD-PPWI) JAWA TENGAH
MASA BAKTI 2010 - 2015
..."
PEWARTA JATENG: Kode Etik Pewarta Warga Indonesia
PEWARTA JATENG: Kode Etik Pewarta Warga Indonesia: "Demi tegaknya harkat dan martabat maupun mutu dari hasil karya para Pewarta Warga, maka PPWI menetapkan Kode Etik Pewarta Warga yang harus d..."
PEWARTA JATENG: Survey Kepuasan Publik LBH Advokasi Nasional, Terk...
PEWARTA JATENG: Survey Kepuasan Publik LBH Advokasi Nasional, Terk...: "Survey kepuasan masyarakat, terhadap layanan publik oleh LBH Advokasi Nasional Pati, mulai menemui kendala. Karena belum keluarnya ijin dari..."
PEWARTA JATENG: Inilah Polisi yang Disebut Memiliki Rekening Gendu...
PEWARTA JATENG: Inilah Polisi yang Disebut Memiliki Rekening Gendu...: "Markas Besar Kepolisian RI menelusuri laporan transaksi mencurigakan di rekening sejumlah perwira polisi yang dilaporkan ol..."
PEWARTA JATENG: " NAMA BESAR LPPNRI TERPURUK LAGI "
PEWARTA JATENG: " NAMA BESAR LPPNRI TERPURUK LAGI ": "KETUA DPP-LPPNRI PROV. JATENG ( M. MUSTOFA ) MELAPORKAN SEKJEND DPN-LPPNRI ( ASNAWI SULAIMAN ) KE POLRES CILACAP • * PEWARTA-JATENG. ..."
PEWARTA JATENG: KETUA UMUM LPPNRI " NO COMMENTS ".
PEWARTA JATENG: KETUA UMUM LPPNRI " NO COMMENTS ".: "Pewarta-Jateng . Dengan adanya pemberitaan yg disampaikan sekertaris PPWI ( Sugiri ) kepada ketua PPWI Jateng . maka pada tgl 22 agustus 201..."
LPPNRI KUDUS: Jalan Pintas Menuju Sukses , Mengorbankan Orang la...
LPPNRI KUDUS: Jalan Pintas Menuju Sukses , Mengorbankan Orang la...: "Diposkan oleh PPWI JAWA TENGAH di 09.38 .fullpost { display: inline; } PATI. Polri , demi menjaga pencitraan kepolisian di mata ..."
LPPNRI KUDUS: Kode Etik LPPNRI - Kabupaten Kudus
LPPNRI KUDUS: Kode Etik LPPNRI - Kabupaten Kudus: "DEWAN PIMPINAN KABUPATEN LEMBAGA PEMANTAU PENYELENGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1 . Menciptakan kehidupan masyarakat berbangsa dan berneg..."
LPPNRI KUDUS: Download Buku Islam Gratisan ...
LPPNRI KUDUS: Download Buku Islam Gratisan ...: "Biografi Imam Ibnul Qoyyim Al.zip 6.2 KB Ibnu Katsir.zip ..."
Minggu, 21 November 2010
Cendekiawan dan Korupsi
BANYAK pihak yang terperangah, terkejut dan setengah tidak percaya ketika mendengar kabar KPK menangkap basah Mulyana W Kusumah saat mencoba menyuap auditor BPK. Bagaimana mungkin orang seperti Mulyana, aktivis HAM-cum-akademisi bisa melakukan tindakan serendah itu? Juga ketika KPK mulai mengarahkan penyelidikan dugaan korupsi di KPU. Bukankah sebagian besar anggota KPU adalah akademisi dan cendekiawan yang terhormat? Bagaimana mungkin mereka melakukan korupsi?
Julien Benda, penulis buku klasik, Pengkhianatan Kaum Intelektual, membagi masyarakat dalam dua bagian yang tidak bersentuhan sama sekali (Dhakidae, 2003). Pertama adalah cendekiawan yang dipandang sebagai golongan yang mendedikasikan hidupnya dalam pencarian kebenaran utama.
Mengikuti prinsip yang dikembangkan dalam metode ilmiah, pencarian terhadap kebenaran menjadi tujuan utama. Karena itu, cendekiawan dipandang bukanlah orang yang mengejar kepentingan duniawi. Cendekiawan tidak tergoda oleh nikmatnya kekayaan dan manisnya kekuasaan. Justru sebaliknya, mereka mencari kebenaran di dalam kesederhanaan.
Golongan kedua adalah kaum awam yaitu mereka yang seluruh hidupnya terikat kepada fungsi mengejar kepentingan material dan duniawi. Termasuk dalam golongan ini adalah pedagang, politikus, dan masyarakat biasa. Oleh Julien Benda, kaum awam ditempatkan pada posisi yang lebih rendah daripada cendekiawan. Karena itu, intelektual yang mengabdi kepada kaum awam, terutama penguasa, dianggap pengkhianat. Mereka mengkhianati tujuan hidupnya dan mengingkari posisi kelasnya yang terhormat.
Benda menempatkan cendekiawan dalam posisi yang sangat tinggi, bahkan nyaris absolut. Tetapi, realitasnya tidak hitam putih seperti yang ditulis oleh Julien Benda. Pencarian kebenaran yang menjadi obsesi oleh kaum cendekiawan sejatinya tidak berada di ruang hampa. Pengembangan ilmu pengetahuan membutuhkan campur tangan kekuasaan. Karena itu, sesungguhnya kekuasaan politik, dalam tingkatan tertentu, turut menentukan kebenaran itu sendiri.
Tentu masih segar dalam ingatan kita pengalaman di bawah pemerintahan
Orde Baru yang represif.
Kekuasaan turut menentukan apa yang boleh dipelajari, apa yang dilarang. Saat itu bahkan intelijen bisa hadir di ruang kelas, mengikuti ceramah akademis dan ikut menentukan buku apa yang boleh dan harus dibaca. Intervensi kekuasaan juga berimplikasi pada pendanaan. Topik penelitian yang disukai oleh penguasa akan mendapat kucuran dana besar. Sebaliknya, gagasan yang berseberangan atau paradigma yang berlawanan, tidak akan mendapat dukungan pendanaan yang memadai.
Oleh sebab itu, posisi cendekiawan tidaklah setinggi seperti yang digambarkan oleh Julien Benda. Bahkan cendekiawan kerap menjadi bagian dari aparatur kekuasaan. Apalagi kekuasaan juga beroperasi, salah satunya, melalui bahasa sehingga keberadaan cendekiawan sangat diperlukan untuk mempertahankan kekuasaan.
Tentang cendekiawan, Daniel Dhakidae memberikan gambaran yang lebih realistis tentang cendekiawan. Menurutnya, cendekiawan merupakan hasil dari suatu pola hubungan antara modal, kekuasaan, dan kebudayaan. Karena itu, meskipun cendekiawan adalah anak kandung kebudayaan, eksistensinya tidak bisa dipisahkan dari modal dan kekuasaan (Dhakidae, 2003). Mengikuti pengertian ini, cendekiawan yang menjadi bagian dari kekuasaan, dapat dengan mudah tergelincir untuk menyalahgunakannya. Termasuk melakukan korupsi.
Pemilihan Umum 1999 diselenggarakan oleh KPU yang beranggotakan perwakilan partai politik. Dalam perjalanannya, KPU justru sering terperosok dalam konflik tiada akhir di antara anggotanya. Klimaksnya, hasil akhir dari Pemilu 1999 tidak ditentukan oleh KPU yang gagal menyatukan suara, melainkan oleh Presiden Habibie waktu itu.
Pada saat yang sama, berbagai dugaan korupsi merebak dalam pengadaan barang dan jasa di KPU. Korupsi diduga terjadi pada hampir seluruh pengadaan material untuk pemilu. Alih-alih mendapatkan harga murah dan menghemat keuangan negara, anggota KPU justru memberikan kontrak kepada pengusaha dekatnya. Karena korupsi, dua mantan anggota KPU telah divonis bersalah oleh pengadilan.
Belajar dari pengalaman, KPU pun diubah. Anggotanya bukan lagi perwakilan dari partai politik tetapi tokoh masyarakat yang independen. Diharapkan, mereka menjadi wasit yang adil bagi partaipolitik yang berkompetisi. Dalam situasi seperti ini, sejumlah cendekiawan dan aktivis berhasil menjadi anggota KPU.
Masuknya cendekiawan dalam KPU tidak bisa dilepaskan dari pandangan yang menempatkan kaum intelektual pada posisi tinggi dan terhormat dimasyarakat.
Para pencari kebenaran sejati itu dianggap tidak memiliki hasrat politik untuk berkuasa dan menimbun harta. Apalagi sebagian di antaranya masih aktif di dunia akademis. Dunia yang sangat mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan etos kerja keras. Karena itu, beranggotakan cendekiawan, KPU diharapkan menjadi wasit yang adil danbersih.
Pemilu 2004 berjalan dengan lancar. Bahkan ancaman munculnya konflik horizontal tidak terjadi selama proses pemilu. Dari sisi penyelenggaraan, KPU patut mendapat penghargaan. Tetapi keberhasilan menyelenggarakan Pemilu 2004 ternoda oleh dugaan korupsi. Seperti kejadian dalam Pemilu 1999, korupsi diduga mewarnai pengadaan barangdan jasa di KPU. Bahkan situasinya lebih buruk, anggota KPU nan terhormat justru tertangkap basah melakukan penyuapan.
Seakan tidak belajar dari pengalaman sebelumnya, ada sejumlah penjelasan mengapa KPU bisa jatuh dalam praktik korupsi. Pertama, korupsi pada dasarnya merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Karena itu, korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memegang kekuasaan. Semakin besar kekuasaan, semakin besar pula godaan untuk melakukan korupsi. Dalam konteks ini, cendekiawan yang menjadi anggota KPU memegang kekuasaan yang amat besar dan dengan mudah tergoda untuk menyalahgunakannya.
Kedua, korupsi sering kali tidak terjadi dan dilakukan secara telanjang, seperti mengambil uang di atas meja. Korupsi dilakukandalam birokrasi dengan segala prosedurnya dan terjadi tanpa disadari. Seolah-olah dana yang mengalir ke kantong adalah harta yang sah. Karena itu, diperlukan keahlian teknis pada bidang-bidang khusus untuk bisa mencegah terjadinya korupsi. Dalam konteks ini, korupsi di KPU terjadi karena absennya sistem integritas.***
(Media Indonesia, 4 Mei 2005).
Otonomi Daerah, Korupsi dan Penegakan Hukum
Otonomi daerah dilahirkan dalam semangat reformasi dan demokratisasi sebagai anti-tesis kekuasaan kekuasaan sentralistik Orde Baru. Dari sisi hukum, UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999, mendesentralisasikan kekuasaan secara radikal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Karena itu, ketika secara resmi mulai digulirkan tahun 2001, masyarakat menyambut dengan antusias. Jarak yang semakin dekat antara masyarakat dengan pemerintah selaku penyelenggara kekuasaan negara di tingkat daerah, mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat. Banyak kelompok pengawas, Organisasi Non Pemerintah, lembaga penelitian dan kampus hingga kelompok aksi mahasiswa mulai mengarahkan perhatian pada persoalan di daerah.
Tetapi dalam prakteknya, otonomi daerah tak seindah yang dibayangkan. Kekuasaan yang didesentralisasikan secara radikal ternyata memunculkan praktek-praktek korupsi di tingkat lokal. Tidak dibayangkan sebelumnya, anggota DPRD bersama dengan eksekutif melakukan berbagai macam praktek korupsi. Dalam banyak kasus, perilaku korup itu dilakukan secara terbuka dan telanjang.
Korupsi dan desentralisasi
Lalu bagaimana memahami maraknya praktek korupsi dalam otonomi daerah? Kita bisa mulai melihatnya dari pengertian korupsi. Secara umum, korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu. Dari pengertian ini, dapat dilihat bahwa variabel utama dalam korupsi adalah kekuasaan. Hanya mereka yang memiliki kekuasaan, khususnya terhadap sumber daya publik, yang bisa melakukan korupsi.
Dalam konteks otonomi daerah, korupsi terjadi mengikuti kekuasaan yang terdesentralisasi ke tingkat lokal. Peluang korupsi semakin besar ketika posisi legislatif menjadi sangat besar. Peran legislatif sebagai pengawas eksekutif ternyata tidak diimbangi dengan adanya pengawas terhadap legislatif itu sendiri.
Dari perspektif lain, korupsi terjadi karena sesungguhnya kebijakan otonomi daerah hanya mendesentralisasikan kekuasaan hingga ke tingkat pemerintah daerah (Legowo, 2001). Dengan demikian, sesungguhnya otonomi dan desentralisasi itu bukan demokratisasi, seperti yang dipikirkan oleh banyak kalangan ketika kebijakan ini digulirkan. Demokratisasi pada dasarnya mengalihkan kekuasaan sampai ke tingkat rakyat sementara pada otonomi daerah, pengalihan kekuasaan hanya berhenti di tingkat pemerintah daerah. Karena itu, yang kemudian muncul dalam otonomi daerah bukan demokrasi melainkan dominasi. Posisi elit lokal, legislatif dan eksekutif, menjadi sangat dominan terhadap rakyat sehingga dominasi itu berujung pada korupsi.
Korupsi di Sulawesi Tengah
Dalam beberapa bulan terakhir ini, berbagai media massa memberitakan praktek-praktek korupsi yang terbongkar di sejumlah kabupaten di Sulawesi Tengah. Satu per satu, kasus korupsi terbongkar di Kabupaten Toli Toli, Banggai dan Donggala. Aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan sangat responsif dengan mulai memeriksa para pelakunya dan melimpahkan sebagian berkas ke pengadilan. Apa yang kita saksikan di Sulawesi Tengah ini merupakan kecenderungan umum yang terjadi di banyak daerah lain di Indonesia. Berdasarkan catatan ICW, sampai Agustus 2004 ada 176 kasus korupsi di seluruh Indonesia. Dari seluruh kasus itu, sebagian diantaranya sudah divonis. Termasuk vonis terhadap 43 anggota DPRD Sumatera Barat yang dinyatakan bersalah karena melakukan praktek korupsi.
Bila melihat dari berbagai kasus korupsi, pola korupsi di Sulawesi Tengah tidak berbeda dengan daerah lain. Mengikuti pengertian korupsi dari perspektif kekuasaan seperti di atas, para pelaku korupsi di Banggai, Donggala dan Toli-Toli didominasi oleh anggota DPRD.
Lalu bagaimana korupsi terjadi? Menggunakan perspektif kekuasaan, bisa dilihat kekuasaan terbesar yang dimiliki oleh anggota DPRD adalah menetapkan peraturan, termasuk anggaran. Dari kasus korupsi di tiga kabupaten itu, korupsi terjadi pada proses penganggaran (budgeting). Sebagian dana publik yang seharusnya diberikan kepada masyarakat justru dialihkan ke kantong para anggota dewan yang terhormat itu. Berbagai tunjangan dan fasilitas dianggarkan dalam APBD meskipun itu menyalahi ketentuan.
Korupsi dan ketidakadilan dalam alokasi anggaran juga diberikan ke DPRD dalam bentuk handphone dan pesangon, seperti yang terjadi di Toli-Toli. Pertanyaan etis yang perlu dilontarkan, apakah gaji anggota dewan tidak layak sehingga untuk membeli HP harus dibantu rakyat melalui APBD? Apakah menjadi anggota DPRD sama dengan buruh, sehingga ketika masa jabatan berakhir lagi-lagi rakyat harus menyediakan pesangon untuk mereka?
Korupsi dalam APBD tidak hanya melanggar hukum. Korupsi dalam alokasi anggaran merupakan bentuk cedera janji wakil rakyat terhadap para pemilihnya. Lebih jauh lagi, korupsi dalam APBD merupakan pelanggaran HAM karena mengambil jatah untuk rakyat di tengah keterpurukan ekonomi seperti saat ini.
Dukungan dan partisipasi masyarakat
Meskipun proses hukum telah dimulai, tetapi agaknya, hukum tidak berjalan di jalan mulus dan bebas hambatan. Walaupun pemerintahan SBY-JK sudah menetapkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama dalam 100 hari, ada sejumlah hambatan penegakan hukum dan celah yang memungkinkan para koruptor lolos dari jerat hukum sebagai berikut.
Pertama, diskriminasi dalam penegakan hukum. Di Banggai misalnya, ada anggota dewan yang telah mendekam di penjara. Tetapi pada saat yang sama, pelaku utama justru masih bebas berkeliaran dan dengan berbagai macam dalih, Kejaksaan tidak melakukan penahanan. Diskriminasi itu juga bisa dilihat dari pelaku. Seluruh pelaku yang saat ini tengah diperiksa adalah anggota DPRD. Tetapi bukankah APBD ditetapkan bersama-sama dengan eksekutif? Mengapa eksekutif tidak ada yang menjalani pemeriksaan?
Kedua, sebagian dari praktek korupsi yang terungkap merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah No. 110 tahun 2000 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 161/3211. Ihwal ini kemudian menjadi perdebatan hukum. Terutama PP 110/2000 telah digugat oleh DPRD Sumatera Barat dan gugatan judicial review itu dimenangkan oleh MA. Walaupun anggaran yang dikorupsi itu dalam penetapannya mencantumkan PP 110/2000 dalam konsiderans, tetapi ini akan dipergunakan oleh pengacara terdakwa dalam persidangan kelak.
Ketiga, komitmen kejaksaan dan peradilan secara keseluruhan untuk menegakkan hukum dalam kasus korupsi. Komitmen ini menjadi persoalan terutama karena korupsi terjadi dalam relasi kekuasaan dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kekuasaan. Dalam konteks Sulawesi Tengah, korupsi yang pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum dan melukasi rasa keadilan, faktanya koruptor memiliki banyak pendukung. Terutama dari mereka yang selama ini diuntungkan dari praktek korupsi. Dukungan itu datang dari keluarga dan organisasi massa yang secara politis memiliki kekuatan dalam batas-batas tertentu untuk mempengaruhi peradilan.
Besarnya dukungan kepada koruptor dapat dilihat pada gugatan pencemaran nama baik yang dialamatkan kepada Syamsul Alam, Direktur LPS-HAM oleh salah satu organisasi massa. Absennya perlindungan hukum terhadap saksi-pelapor dalam kasus korupsi, menjadikan Syamsul Alam yang getol mempersoalkan korupsi justru rentan terhadap serangan balik koruptor yang menggunakan instrumen hukum pula.
Pada dasarnya, kasus pencemaran nama baik adalah delik aduan yang akan ditangani oleh penegak hukum bila ada pihak yang melaporkan. Sementara kasus korupsi adalah delik pidana khusus. Ada atau tidak ada pelapor, aparat penegak hukum harus menindaklanjuti kasus korupsi. Bila dibandingkan dengan gugatan pencemaran nama baik, seharusnya kasus korupsi mendapat prioritas dan didahulukan. Tetapi tanpa komitmen aparat penegak hukum, kasus pencemaran nama baik justru dapat didahulukan.
Hukum tidak steril dan dibuat dalam proses politik, di mana korupsi juga berada di dalamnya. Karenanya, korupsi dan hukum tidak terpisah jauh dan ini yang menjadikan hukum acapkali tidak berdaya ketika berhadapan dengan korupsi. Oleh sebab itu, masyarakat tidak boleh larut dalam kegembiraan, apalagi mabuk kemenangan. Dukungan dan partisipasi masyarakat, khususnya dengan mengawasi kinerja aparat penegak hukum, sangat diperlukan untuk mengawal peradilan kasus korupsi yang sedang berjalan.
Catatan: Artikel ini awalnya dipesan untuk kolom opini Radar Sulteng, lewat Sumitro. Tetapi sampai
sekarang saya tidak tahu apakah sudah diterbitkan atau belum. Maklum, jauh sekali dari Jakarta.
sekarang saya tidak tahu apakah sudah diterbitkan atau belum. Maklum, jauh sekali dari Jakarta.
Korupsi BUMN
Korupsi BUMN dan Corporate Governance
Satu per satu kasus korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai
diselidiki dan disidik oleh aparat penegak hukum, terutama Komisi
Pemberantasan Korupsi dan Tim Pemberantasan Korupsi (Timtas Tipikor)
yang dikoordinir langsung oleh Presiden. Terakhir, dugaan korupsi
terjadi di Bank Mandiri dan PLN yang total kerugian negara mencapai
ratusan miliar rupiah.
Praktek salah urus yang menjadikan BUMN "sapi perah" berbagai
kepentingan telah mewarnai pengelolaan BUMN selama ini. Alih-alih
mendapat untung, justru pemerintah sebagai pemegang saham harus
menanggung kerugian yang diderita oleh BUMN.
Dari 158 BUMN yang beraset mencapai Rp. 1163,64 triliun, keuntungan
yang berhasil diraih sebelum pajak tahun 2004 hanya Rp. 49,82 triliun.
Sementara kontribusi melalui berbagai macam pajak yang harus dibayar
mencapai Rp. 25 triliun per tahun 2003.
Pendapatan itu tentu tidak sebanding dengan besarnya aset BUMN.
Apalagi 80% dari keuntungan tersebut hanya dihasilkan oleh 10 BUMN
saja. Sebagian besar BUMN yang lain dalam keadaan keuangan yang terus
merugi. Karena itu, keuntungan yang didapat oleh pemerintah menjadi
tidak berarti karena pada saat yang sama pemerintah juga harus memberi
subsidi kepada BUMN yang lain.
Reformasi corporate governance
Untuk memberantas korupsi di BUMN, penegakan hukum tidak mencukupi.
Terutama karena sesungguhnya praktek korupsi di BUMN tentu tidak bisa
dilepaskan dari struktur ekonomi politik korup yang melingkupinya.
Dalam situasi seperti ini, praktek KKN merupakan cara berbisnis yang
wajar dan harus dilakukan karena para kompetitornya juga melakukan hal
yang sama.
Selama praktek berbisnis yang melegalkan cara-cara korupsi masih terus
berlangsung, selama itu pula praktek korupsi tidak pernah bisa
dibersihkan dari BUMN. Apalagi struktur politik juga cenderung korup.
Biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap partai politik dan kandidat
dalam Pemilu amat besar. Karena itu, para politisi harus menjalin
hubungan baik dengan siapa pun yang memiliki modal. Termasuk BUMN.
Kondisi seperti ini yang menjebak BUMN pada posisi sebagai brankas
untuk keperluan siapa pun yang berkuasa.
Karena itu, untuk membebaskan BUMN dari ajang sapi perah, penegakan
hukum harus diiringi dengan reformasi pengelolaan BUMN yang
komprehensif. Salah satu inisiatif yang sudah berjalan adalah
penerapan good corporate governance. Pada dasarnya, corporate
governance mengatur soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
perusahaan serta menerapkan prinsip dan etika anti-korupsi dalam
berbisnis.
Inisiatif reformasi corporate governance ini sudah berjalan sejak
lama. Terutama dari lembaga keuangan internasional seperti
International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan Asian Development
Bank. Lembaga-lembaga pengusung neo-liberal tersebut berkepentingan
mendorong penerapan praktek bisnis yang bersih dari korupsi. Dalam
kondisi yang bebas KKN, kompetisi bisa berjalan dengan normal dan
terbentuk pasar mendekati sempurna seperti yang digagas oleh pemikiran
neo-liberal.
Tetapi inisiatif dari lembaga keuangan internasional itu mendapat
resistensi dari berbagai kelompok bisnis yang selama ini justru
mendapat keuntungan dari praktek korupsi. Konglomerasi yang
mendominasi perekonomian Indonesia pada dasarnya dibentuk, dibesarkan
dan difasilitasi oleh penguasa. Terang saja, penguasa modal lokal ini
menolak agenda kepentingan internasional. Apalagi tak bisa dipungkiri,
lembaga-lembaga itu bukan tanpa kepentingan. Pasar bebas dan
globalisasi yang hendak diciptakan dalam prakteknya justru memberikan
banyak keuntungan bagi negara-negara industri maju.
Akan tetapi kompetisi dua kepentingan utama yang membentuk perekomian
Indonesia itu berakhir sudah dengan kemenangan kepentingan
neo-liberal. Krisis ekonomi menjatuhkan konglomerasi pada titik paling
dasar dalam bisnis mereka. Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi
siapa pun pemerintah yang berkuasa selain menuruti keinginan lembaga
keuangan internasional dengan imbalan dukungan dalam menghadapi
krisis.
Membenahi BUMN
Penegakan hukum sudah mulai berjalan, walaupun hasil akhirnya masih
harus ditunggu. Berjalannya penegakan hukum memberikan momentum bagi
reformasi corporate governance, walaupun kepentingan lembaga keuangan
internasional juga harus dicermati oleh pemerintah.
Untuk menghilangkan korupsi di BUMN, pertama pemerintah harus
membersihkan lingkungan bisnis yang menyuburkan praktek KKN selama
ini. Pemerintah harus mendorong terciptanya iklim berbisnis yang
bersih. Himbauan dan kode etik seperti yang tercantum dalam kode good
corporate governance terbukti tidak memadai. Banyak perusahaan yang
dinilai bagus dalam menerapkan GCG justru dengan mudah terjebak dalam
praktek korupsi. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat aturan yang
dengan tegas melarang praktek suap-menyuap dalam bisnis.
Kedua, praktek korupsi dalam bisnis tidak hanya dinikmati oleh
kalangan pebisnis saja. Tetapi uang "haram" itu sebagian mengalir ke
kantong para pejabat pemerintah. Terutama dalam pengadaan barang dan
jasa. Karena itu, soal laporan kekayaan pejabat negara harus menjadi
instrumen preventif yang penting. Dalam hal ini Komisi Pemberantasan
Korupsi harus bekerja keras menjadikannya sebagai instrumen untuk
penyidikan kasus korupsi.
Selain itu, aturan pengadaan barang dan jasa yang bebas dari KKN harus
dibuat dalam bentuk undang-undang. Aturan yang ada hanya dalam bentuk
Keppres dan tidak ada sanksi hukumnya. Pelanggaran Keppres hanya
pelanggaran administrasi saja. Sehingga keberadaan UU pengadaan barang
dan jasa, terutama dengan memasukkan pasal-pasal anti korupsi dapat
membersihkan praktek korupsi di lingkungan birokrasi.
Ketiga, sudah saatnya pemerintah memberikan target yang terukur kepada
direksi dan komisaris BUMN. Jangan sampai BUMN terus merugi sementara
gaji dan fasilitas direksi dan komisaris tidak pernah berkurang.
Karena itu, pemerintah harus merumuskan strategi korporatisasi BUMN.
Selama ini, pengelolaan BUMN lebih mengarah ke strategi privatisasi
untuk menutup defisit APBN. Cara ini dianggap jalan pintas, tidak
berorientasi jangka panjang dan terkesan tunduk kepada agenda lembaga
keuangan internasional.
Strategi korporatisasi dengan memberi target yang terukur kepada
direksi dan komisaris serta menjauhkan BUMN dari berbagai intervensi
politis merupakan strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah (Tabloid Opini, Edisi 11. 21-27 Juli 2005.
Satu per satu kasus korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai
diselidiki dan disidik oleh aparat penegak hukum, terutama Komisi
Pemberantasan Korupsi dan Tim Pemberantasan Korupsi (Timtas Tipikor)
yang dikoordinir langsung oleh Presiden. Terakhir, dugaan korupsi
terjadi di Bank Mandiri dan PLN yang total kerugian negara mencapai
ratusan miliar rupiah.
Praktek salah urus yang menjadikan BUMN "sapi perah" berbagai
kepentingan telah mewarnai pengelolaan BUMN selama ini. Alih-alih
mendapat untung, justru pemerintah sebagai pemegang saham harus
menanggung kerugian yang diderita oleh BUMN.
Dari 158 BUMN yang beraset mencapai Rp. 1163,64 triliun, keuntungan
yang berhasil diraih sebelum pajak tahun 2004 hanya Rp. 49,82 triliun.
Sementara kontribusi melalui berbagai macam pajak yang harus dibayar
mencapai Rp. 25 triliun per tahun 2003.
Pendapatan itu tentu tidak sebanding dengan besarnya aset BUMN.
Apalagi 80% dari keuntungan tersebut hanya dihasilkan oleh 10 BUMN
saja. Sebagian besar BUMN yang lain dalam keadaan keuangan yang terus
merugi. Karena itu, keuntungan yang didapat oleh pemerintah menjadi
tidak berarti karena pada saat yang sama pemerintah juga harus memberi
subsidi kepada BUMN yang lain.
Reformasi corporate governance
Untuk memberantas korupsi di BUMN, penegakan hukum tidak mencukupi.
Terutama karena sesungguhnya praktek korupsi di BUMN tentu tidak bisa
dilepaskan dari struktur ekonomi politik korup yang melingkupinya.
Dalam situasi seperti ini, praktek KKN merupakan cara berbisnis yang
wajar dan harus dilakukan karena para kompetitornya juga melakukan hal
yang sama.
Selama praktek berbisnis yang melegalkan cara-cara korupsi masih terus
berlangsung, selama itu pula praktek korupsi tidak pernah bisa
dibersihkan dari BUMN. Apalagi struktur politik juga cenderung korup.
Biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap partai politik dan kandidat
dalam Pemilu amat besar. Karena itu, para politisi harus menjalin
hubungan baik dengan siapa pun yang memiliki modal. Termasuk BUMN.
Kondisi seperti ini yang menjebak BUMN pada posisi sebagai brankas
untuk keperluan siapa pun yang berkuasa.
Karena itu, untuk membebaskan BUMN dari ajang sapi perah, penegakan
hukum harus diiringi dengan reformasi pengelolaan BUMN yang
komprehensif. Salah satu inisiatif yang sudah berjalan adalah
penerapan good corporate governance. Pada dasarnya, corporate
governance mengatur soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
perusahaan serta menerapkan prinsip dan etika anti-korupsi dalam
berbisnis.
Inisiatif reformasi corporate governance ini sudah berjalan sejak
lama. Terutama dari lembaga keuangan internasional seperti
International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan Asian Development
Bank. Lembaga-lembaga pengusung neo-liberal tersebut berkepentingan
mendorong penerapan praktek bisnis yang bersih dari korupsi. Dalam
kondisi yang bebas KKN, kompetisi bisa berjalan dengan normal dan
terbentuk pasar mendekati sempurna seperti yang digagas oleh pemikiran
neo-liberal.
Tetapi inisiatif dari lembaga keuangan internasional itu mendapat
resistensi dari berbagai kelompok bisnis yang selama ini justru
mendapat keuntungan dari praktek korupsi. Konglomerasi yang
mendominasi perekonomian Indonesia pada dasarnya dibentuk, dibesarkan
dan difasilitasi oleh penguasa. Terang saja, penguasa modal lokal ini
menolak agenda kepentingan internasional. Apalagi tak bisa dipungkiri,
lembaga-lembaga itu bukan tanpa kepentingan. Pasar bebas dan
globalisasi yang hendak diciptakan dalam prakteknya justru memberikan
banyak keuntungan bagi negara-negara industri maju.
Akan tetapi kompetisi dua kepentingan utama yang membentuk perekomian
Indonesia itu berakhir sudah dengan kemenangan kepentingan
neo-liberal. Krisis ekonomi menjatuhkan konglomerasi pada titik paling
dasar dalam bisnis mereka. Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi
siapa pun pemerintah yang berkuasa selain menuruti keinginan lembaga
keuangan internasional dengan imbalan dukungan dalam menghadapi
krisis.
Membenahi BUMN
Penegakan hukum sudah mulai berjalan, walaupun hasil akhirnya masih
harus ditunggu. Berjalannya penegakan hukum memberikan momentum bagi
reformasi corporate governance, walaupun kepentingan lembaga keuangan
internasional juga harus dicermati oleh pemerintah.
Untuk menghilangkan korupsi di BUMN, pertama pemerintah harus
membersihkan lingkungan bisnis yang menyuburkan praktek KKN selama
ini. Pemerintah harus mendorong terciptanya iklim berbisnis yang
bersih. Himbauan dan kode etik seperti yang tercantum dalam kode good
corporate governance terbukti tidak memadai. Banyak perusahaan yang
dinilai bagus dalam menerapkan GCG justru dengan mudah terjebak dalam
praktek korupsi. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat aturan yang
dengan tegas melarang praktek suap-menyuap dalam bisnis.
Kedua, praktek korupsi dalam bisnis tidak hanya dinikmati oleh
kalangan pebisnis saja. Tetapi uang "haram" itu sebagian mengalir ke
kantong para pejabat pemerintah. Terutama dalam pengadaan barang dan
jasa. Karena itu, soal laporan kekayaan pejabat negara harus menjadi
instrumen preventif yang penting. Dalam hal ini Komisi Pemberantasan
Korupsi harus bekerja keras menjadikannya sebagai instrumen untuk
penyidikan kasus korupsi.
Selain itu, aturan pengadaan barang dan jasa yang bebas dari KKN harus
dibuat dalam bentuk undang-undang. Aturan yang ada hanya dalam bentuk
Keppres dan tidak ada sanksi hukumnya. Pelanggaran Keppres hanya
pelanggaran administrasi saja. Sehingga keberadaan UU pengadaan barang
dan jasa, terutama dengan memasukkan pasal-pasal anti korupsi dapat
membersihkan praktek korupsi di lingkungan birokrasi.
Ketiga, sudah saatnya pemerintah memberikan target yang terukur kepada
direksi dan komisaris BUMN. Jangan sampai BUMN terus merugi sementara
gaji dan fasilitas direksi dan komisaris tidak pernah berkurang.
Karena itu, pemerintah harus merumuskan strategi korporatisasi BUMN.
Selama ini, pengelolaan BUMN lebih mengarah ke strategi privatisasi
untuk menutup defisit APBN. Cara ini dianggap jalan pintas, tidak
berorientasi jangka panjang dan terkesan tunduk kepada agenda lembaga
keuangan internasional.
Strategi korporatisasi dengan memberi target yang terukur kepada
direksi dan komisaris serta menjauhkan BUMN dari berbagai intervensi
politis merupakan strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah (Tabloid Opini, Edisi 11. 21-27 Juli 2005.
Buku Gratis bisa di download gratis !
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business and Legal Health Publications Creative Works School Work Slideshows and Presentations Technology Templates and Forms Guides and Instructions Essays and Research Papers Cooking and Recipes Brochures and Catalogs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
 download dapat.pdf  download dapat.doc |
| Cina Melawan Korupsi: Kucing Hitam, Putih, atau Kuning? | Download | |
| Untuk menghapuskan korupsi, saya harus menyiapkan sepuluh peti mati. ... Korupsi merupakan salah satu tantangan politik dan ekonomi terbesar yang dihadapi oleh ... | ||
| http://rachmat.staff.ugm.ac.id/artikel/korupsi-cina.pdf | ||
| mdkey: ff3bc7ad9ba4cc7ba25450a0a2baa4f8 | ||
| KUMPULAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI | Download | |
| KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. Penterjemah : Biro Hukum dan Direktorat PJKAKI. Penyusun : ... KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. 2006. TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN. 4. 5 ... | ||
| http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/kumpulan_uu.pdf | ||
| mdkey: 2e3d71a6c5f3d6ed8b1626d946561dbf | ||
| TAG state party kejahatan wajib tindakan offences konvensi pasal hukum orang prinsip dapat badan perlu publik measures | ||
| PUTUSAN | Download | |
| yaitu dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sekertaris ... ditindaklanjutinya kasus-kasus korupsi yang besar seperti halnya ... | ||
| http://www.antikorupsi.org/docs/putusansidang010PUUIV2006ttgUUKPKMHI.pdf | ||
| mdkey: c84e298a11b513c1abf9aefc6ce76eb3 | ||
| MEMERANGI KORUPSI di INDONESIA YANG TERDESENTRALISASI | Download | |
| kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan ... masyarakat, NGO anti korupsi dan koalisi anti korupsi, aparat hukum, pejabat pemerintah, ... | ||
| http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/Memerangi_Korupsi_dprd.pdf | ||
| mdkey: 965c844967d33db77beedc14c5e1c92b | ||
| TAG kasus aktor lokal tingkat dprd studi kasus daerah proses masyarakat pada pemerintah daerah korupsi di indonesia anggota | ||
| Analisis Trend Korupsi Indonesia 2004 - 2006 | Download | |
| seringkali lembaga peradilan tidak mampu menegakkan hukum dalam kasus korupsi. ... kasus korupsi berhasil dibongkar oleh KPK dan pelakunya berhasil diseret ke pengadilan. ... | ||
| http://www.antikorupsi.org/docs/trendkorupsi06.pdf | ||
| mdkey: 8b7b76a2174a942279c15886dff51dbe | ||
| Komisi Pemberantasan Korupsi |  Download | |
| Tak heran jika upaya untuk melibatkan masyarakat dalam memberantas korupsi pun tidak ... Yang cukup mengkhawatirkan, upaya-upaya perlawanan terhadap pemberantasan korupsi ini ... | ||
| http://images.suryama.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/R1jtagoKCtUAAHiAnIU1/KPK.pdf?nmid=63022630 | ||
| mdkey: af77329075b6e7ffda871bf16f540d85 | ||
| TAG harus karena pengadilan tipikor juga secara hari ini | ||
| Tebang Pilih, Inkonsistensi dan Peluang Kesejahteraan Yang Hilang | Download | |
| menyukseskan agenda pemberantasan korupsi. Korupsi yang sudah mewabah ... Hanya saja ukuran berhasil atau tidaknya pemberantasan korupsi bukan pada ... | ||
| http://www.prakarsa-rakyat.org/download/Korupsi/Catatan%20Pemberantasan%20Korupsi%202005.pdf | ||
| mdkey: 5afb5a55eb4f2213c66d7c11dc13928c | ||
| Pemberantasan Korupsi untuk mewujudkan Pengelolaan Keuangan yan | Download | |
| Indonesian Corruption Eradication Commission. Indonesian Corruption Eradication Commission ... Komisi Pemberantasan Korupsi. Corruption Eradication Commission. Duties ... | ||
| http://www.oecd.org/dataoecd/27/44/42877328.pdf | ||
| mdkey: 2ccc9d7c266e0cd4ea46bfdf8b0b7cac | ||
| TAG corruption campaign anti-corruption integrity education awareness public campaign public education investigation indonesian eradication commission media campaign prevention eko video psa campaign events outreach campaign radio campaign youth campaign | ||
| ANALISIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI | Download | |
| Nelson Siagian : Analisis terhadap Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus...,2005 ... Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi adalah ... | ||
| http://library.usu.ac.id/download/fh/06008919.pdf | ||
| mdkey: d3893d8c420b150c237594d78ab37b2b | ||
| RINGKASAN EKSEKUTIF | Download | |
| pengungkapan kasus dugaan korupsi DPRD di berbagai daerah berawal dari maraknya ... korupsi di tingkat lokal: faktor apa yang mendorong pengungkapan korupsi di tingkat lokal? ... | ||
| http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIAINBAHASA/Resources/Publication/corruption_exec_sum_bh.pdf | ||
| mdkey: f09f7ebaac569e923c65008725f94ff5 | ||
| TAG eksekutif organisasi peran serta masyarakat penegak | ||
Langganan:
Postingan (Atom)